Badan Permusyawaratan Desa

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Keputusan Bupati OKU Timur, Nomor 363 tahun 2018, Tanggal 22 Oktober 2018;
3. Keputusan Bupati OKU Timur Nomor 645 tahun 2024, tanggal 10 September 2024, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan BPD di Kabupaten OKU Timur.

• Masa Jabatan selama 6 (enam) tahun, sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
• Masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara  berturut- turut. 
  

Profil BPD

I. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

II. Tugas BPD

BPD mempunyai tugas:

1. menggali aspirasi masyarakat;
2. menampung aspirasi masyarakat;
3. mengelola aspirasi masyarakat;
4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024

KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2024-2026
(Perpanjangan Masa Keangotaan BPD berakhir tanggal 7 Nopember 2026)

Baca juga : Struktur Keanggotaan BPD