Palembang, 12/09/2022; Upaya menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel terus diperkuat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2022,  Desa Sido Mulyo secara resmi mengikuti agenda Ekspose Percontohan Desa Antikorupsi tingkat provinsi sebagai bagian dari program strategis nasional dalam memberantas korupsi dari akar rumput.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyeleksi dan membina desa-desa yang memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi anggaran.

Lima Pilar Penilaian Utama

Dalam ekspose tersebut, Desa Sido Mulyo memaparkan kesiapan desa berdasarkan lima indikator utama yang ditetapkan oleh KPK, yaitu:

1. Penguatan Tata Laksana: Standarisasi prosedur pelayanan publik di desa.

2. Penguatan Pengawasan: Efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam memantau pembangunan.

3. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: Digitalisasi pelayanan untuk meminimalisir praktik pungli.

4. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

5. Kearifan Lokal: Budaya gotong royong dan nilai-nilai integritas yang hidup di tengah masyarakat.

Inovasi Transparansi Digital

Salah satu poin penting yang diangkat dalam ekspose ini adalah penggunaan papan transparansi fisik maupun digital (media sosial/website desa) yang merinci secara detail penggunaan Dana Desa. Hal ini dilakukan agar setiap warga dapat melihat dan mengawal langsung ke mana setiap rupiah anggaran desa dialokasikan.

"Menjadi desa antikorupsi bukan sekadar tentang administrasi yang rapi, tapi tentang membangun budaya jujur. Kami berkomitmen menjadikan setiap rupiah dana desa memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga tanpa ada kebocoran," ujar Kepala Desa Sido Mulyo.

Dampak Bagi Masyarakat

Dengan terpilihnya desa dalam jajaran percontohan ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat. Hal ini diharapkan dapat memicu semangat gotong royong yang lebih besar, karena warga merasa yakin bahwa kontribusi dan pajak mereka dikelola dengan penuh amanah.

Program Desa Antikorupsi ini diharapkan menjadi pemantik bagi desa-desa lain di sekitarnya untuk turut menerapkan standar integritas yang sama, demi mewujudkan "Sumsel Maju untuk Semua".