SidomulyoNews: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menerbitkan pedoman operasional penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2026. Melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah menekankan penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan iklim sebagai pilar utama pembangunan desa.

Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, menyatakan bahwa Dana Desa 2026 harus memberikan dampak nyata dan langsung bagi kesejahteraan warga. Salah satu terobosan besar tahun ini adalah dukungan penuh terhadap pembentukan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

8 Pilar Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026

Berdasarkan aturan terbaru, berikut adalah delapan fokus utama yang wajib menjadi acuan Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa 2026:

1. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Dukungan modal dan infrastruktur (seperti gerai atau gudang) untuk koperasi sebagai motor ekonomi baru di desa.

2. Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan besaran maksimal Rp300.000 per bulan per keluarga.

3. Ketahanan Pangan dan Energi: Penguatan lumbung pangan desa dan pengembangan energi terbarukan (seperti panel surya atau biogas) berbasis potensi lokal.

4. Pencegahan Stunting dan Kesehatan: Pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal dan revitalisasi layanan Posyandu.

5. Desa Berketahanan Iklim: Mitigasi bencana melalui pengelolaan sampah, penghijauan, dan pembangunan infrastruktur penangkal banjir/longsor.

6. Padat Karya Tunai Desa (PKTD): Pembangunan infrastruktur wajib melibatkan tenaga kerja lokal (terutama warga miskin) dengan porsi upah minimal 50% dari anggaran kegiatan.

7. Digitalisasi Desa: Peningkatan akses internet, pengembangan website desa berdomain .id, dan digitalisasi pelayanan publik.

8. Program Sektor Prioritas Lainnya: Fleksibilitas bagi desa untuk mendanai kebutuhan mendesak yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Aturan Ketat: Larangan Penggunaan Dana

Selain menetapkan prioritas, pemerintah juga mempertegas daftar larangan agar dana tidak disalahgunakan. Dana Desa dilarang keras digunakan untuk:

• Membayar honorarium Kepala Desa dan perangkat desa.

• Perjalanan dinas ke luar kabupaten/kota.

• Pembangunan kantor desa atau balai desa baru (kecuali rehabilitasi ringan maksimal Rp25 juta).

• Biaya bimbingan teknis (bimtek) atau studi banding aparatur desa.

Transparansi Menjadi Kunci

Pemerintah Desa diwajibkan mempublikasikan rencana penggunaan dana tersebut melalui baliho di ruang publik, situs web desa, atau media sosial. Desa yang tidak transparan atau melanggar ketentuan berisiko terkena sanksi administratif hingga pemotongan pagu anggaran di tahun berikutnya.

#TimPPID